Kamis, 02 Februari 2012

PERMASALAHAN PENDIDIKAN

PERMASALAHAN PENDIDIKAN


A. Permasalahan Pokok Pendidikan

1. Pemerataan
2. Mutu
3. Efisien/efektifitas
Efisien

Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi masukan produk (raw input) menjadi produk (output). Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah mengitung besar kecilnya penghamburan pendidikian (educational wastage), dalam arti mengitung jumlah murid/mahasiswa/peserta didik yang putus sekolah, meng-ulang atau selesai tidak tepat waktu.
Jika peserta didik sebenarnya memiliki potensi yang memadai tetapi mereka tidak naik kelas, putus sekolah, tidak lulus berarti ada masalah dalam efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan juga terjadi di perguruan tinggi. Masalah tersebut dapat diketahui dari adanya para mahasiswa yang sebenarnya potensial tetapi putus kuliah dan gagal menyelesaikan pendidikannya pada waktu yang tepat.

Efektivitas

Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidian dengan dengan hasil pendidikan (output), artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Pendidikan merupakan proses yang bersifat teleologis, yaitu diarahkan pada tujuan tertentu, yaitu berupa kualifikasi ideal. Jika peserta didik telah menyelesaikan pendidikannya namun belum menunjukkan kemampuan dan karakteristik sesuai dengan kualifiksi yang diharapkan berarti adalah masalah efektivitas pendidikan.

4. Relevansi
Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau indtitusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja

B. Keterkaitan Antara Jenis Masalah Pendidikan Yang Satu Dengan Yang Lain

Permasalahan pokok pendidikan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tidaklah berdirisendiri, melainkan ada keterkaitan antara yang satu dan yang lain. Misalnya saja pada kondisi tertentu kita menginginkan agar pendidikan itu merata, akan tetapi pada saat itu mutu pendidikan terabaikan, efisiensi dan efektivitas akan bermasalah, maka relevansi pendidikan juga akan mengalami penurunan.
Ada duafaktor penghambat perbaikan mutu pendidikan, yaitu:
• Gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dana dan daya.
• Kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, tenaga pendidik kurang kompeten, sarana yang tidak memadai, dan seterusnya.

Pemerataan pendidikan menjadi hal yang penting dalam iklim demokrasi dimana semua anak bangsa berhak untuk mengenyam pendidikan secara layak sehingga tidak ada diskriminasi dimana yang kaya bisa mendapatkan pendidikan secara layak dan setinggi-tingginyaberbeda dengan orang yang kurang mampu, mereka belum bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginan mereka meskipun secara intelektual mereka memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan mereka yang kaya.
Pemerataan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggraan Pendidikan yang berbunyi : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Hal ini juga tercantum dalam BAB IV Pasal 5 Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara yang berbunyi ;
1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu.
2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau
sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang
terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional diharapkan menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia unuk menunjang pembangunan. Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkadung di dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut untuk menyiapkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan seharusnya juga mulai diperhatiakan bagaimana peningkatan mutunya.
Mutu pendidikan dilakukan pertama oleh setiap institusi pendidikan yang selanjutnya dilakukan oleh lembaga pemakai. Mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan sebagai kriteria maka pertanyaannya adalah: apakah keluaran dari setiap institusi pendidikan menjadikan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kebijakan yang tidak seimbang antara pemerataan dan mutu pendidikan telah membawa dampak negatif yang tidak terbayangkan. Gedung sekolah roboh di mana-mana merupakan bukti nyata dari dampak negatif yang kita rasakan sekarang. Tawuran antar pelajar di berbagai kota merupakan dampak negatif yang lainnya. Profesionalisme guru yang rendah juga menjadi bukti yang lain dari kebijakan pengangkatan guru yang hanya mementingkan aspek pemerataan pendidikan.
Empat strategi pembangunan pendidikan yang selama ini menjadi pegangan pemerintah tampaknya perlu dikaji ulang, karena pelaksanaannya sering berlaku dikotomis dan tidak terpadu. Keempat strategi itu adalah : pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, yang sekarang sering disebut sebagai manajemen pendidikan. Dalam implementasinya, kebijakan peningkatan mutu pendidikan sering menjadi kebijakan yang terpisah dari kebijakan lain. Sebagai contoh, pembangunan UGB (unit gedung baru), RKB (ruang kelas baru), dan USB (unit sekolah baru) sering dimasukkan dalam satu kotak kebijakan pemerataan pendidikan, sementara EBTANAS, penataran guru dan tenaga kependidikan, integrasi IMTAQ dan IPTEK dimasukkan kotak kebijakan yang lain, yakni mutu pendidikan.
Dalam kaitan tersebut, mutu pendidikan seharusnya menjadi tujuan akhir semua strategi pemerataan pendidikan, relevansi, dan manajemen pendidikan. Artinya, semua strategi pembangunan pendidikan harus berorientasi kepada mutu pendidikan. Pemerataan pendidikan harus tetap berorientasi pada mutu pendidikan. Relevansi dan manajemen pendidikan tidak lain juga harus berorientasi kepada mutu pendidikan. Maka lahirlah istilah yang disebut pemerataan pendidikan yang bermutu, relevansi pendidikan yang bermutu, dan manajemen pendidikan yang bermutu. Dengan kata lain, semua strategi pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk mencapai pendidikan yang bermutu.
Jadi kita harus memusatkan perhatian pada program pembenahan permasalahan pendidikan secara menyeluruh karena antara permasalahan yang satu dan yang lain saling berkaitan. Misalnya saja pada periode tertentu kita memusatkan perhatian pada permasalahan pemerataan pendidikan maka pada periode selanjutnya kita melakukan program peningkatan mutu pendidikan dan seterusnya sehingga tidak ada permasalahan yang terabaikan dan tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik dan dengan keluaran yang berkualitas pula. Bila Negara sudah maju, maka permasalahan pendidikan yang ada tidak berat / besar lagi.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya Permasalahan Pendidikan

1. Perkembangan IPTEK dan Seni
Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan pancaindera, ilustrasi dan firasat, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran obyektif, telah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Dalam kajian filsafat setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian. Karena seseorang yang memperdalam ilmu tertentu disebut sebagai spesialis, sedangkan orang yang banyak tahu tapi tidak memperdalam disebut generalis. Dengan keterbatasan kemampuan manusia, maka sangat jarang ditemukan orang yang menguasai beberapa ilmu secara mendalam.
Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan dalam sudut pandang budaya dan teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik obyektif dan netral, akan tetapi dalam situasi seperti ini teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi yang merusak dan potensi kekuasaan, disitulah letak perbedaan antara ilmu pengetahuan dan teknologi.
Teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa ketimpang-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Netralitas teknologi dapat digunakan untuk yang memanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia atau digunakan untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya, seni juga merupakan ekspresi jiwa seseorang kemudian hasil ekspresi jiwa tersebut dapat berkembang menjadi bagian dari budaya manusia, karena seni itu diidentik dengan keindahan.
Seni yang lepas dari nilai-nilai keutuhan tidak akan abadi karena ukurannya adalah nafsu bukan akal dan budi. Seni mempunyai daya tarik yang selalu bertambah bagi orang-orang yang kematangan jiwanya terus bertambah.
2. Laju pertumbuhan penduduk
Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025 (Tabel 3.1). Walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan 0,92 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. Crude Birth Rate (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Crude Death Rate (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.
Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas pulau itu kurang dari tujuh persen dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 59,1 persen pada tahun 2000 menjadi 55,4 persen pada tahun 2025. Sebaliknya persentase penduduk yang tinggal di pulau pulau lain meningkat seperti, Pulau Sumatera naik dari 20,7 persen menjadi 22,7 persen, Kalimantan naik dari 5,5 persen menjadi 6,5 persen pada periode yang sama. Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi penduduk (Tabel 3.1).
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025
Propinsi 2000 2005 2010 2015 2020 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 3,929.3 4,037.9 4,112.2 4,166.3 4,196.5 4,196.3
12. SUMATERA UTARA 11,642.6 12,452.8 13,217.6 13,923.6 14,549.6 15,059.3
13. SUMATERA BARAT 4,248.5 4,402.1 4,535.3 4,693.4 4,785.4 4,846.0
14. RIAU 4,948.0 6,108.4 7,469.4 8,997.7 10,692.8 12,571.3
15. JAMBI 2,407.2 2,657.3 2,911.7 3,164.8 3,409.0 3,636.8
16. SUMATERA SELATAN 6,210.8 6,755.9 7,306.3 7,840.1 8,369.6 8,875.8
17. BENGKULU 1,455.5 1,617.4 1,784.5 1,955.4 2,125.8 2,291.6
18. LAMPUNG 6,730.8 7,291.3 7,843.0 8,377.4 8,881.0 9,330.0
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 900.0 971.5 1,044.7 1,116.4 1,183.0 1,240.0
31. DKI JAKARTA 8,361.0 8,699.6 8,981.2 9,168.5 9,262.6 9,259.9
32. JAWA BARAT 35,724.0 39,066.7 42,555.3 46,073.8 49,512.1 52,740.8
33. JAWA TENGAH 31,223.0 31,887.2 32,451.6 32,882.7 33,138.9 33,152.8
34. D I YOGYAKARTA 3,121.1 3,280.2 3,439.0 3,580.3 3,694.7 3,776.5
35. JAWA TIMUR 34,766.0 35,550.4 36,269.5 36,840.4 37,183.0 37,194.5
36. BANTEN 8,098.1 9,309.0 10,661.1 12,140.0 13,717.6 15,343.5
51. B A L I 3,150.0 3,378.5 3,596.7 3,792.6 3,967.7 4,122.1
52. NUSA TENGGARA BARAT 4,008.6 4,355.5 4,701.1 5,040.8 5,367.7 5,671.6
53. NUSA TENGGARA TIMUR 3,823.1 4,127.3 4,417.6 4,694.9 4,957.6 5,194.8
61. KALIMANTAN BARAT 4,016.2 4,394.3 4,771.5 5,142.5 5,493.6 5,809.1
62. KALIMANTAN TENGAH 1,855.6 2,137.9 2,439.9 2,757.2 3,085.8 3,414.4
63. KALIMANTAN SELATAN 2,984.0 3,240.1 3,503.3 3,767.8 4,023.9 4,258.0
64. KALIMANTAN TIMUR 2,451.9 2,810.9 3,191.0 3,587.9 3,995.6 4,400.4
71. SULAWESI UTARA 2,000.9 2,141.9 2,277.2 2,402.8 2,517.2 2,615.5
72. SULAWESI TENGAH 2,176.0 2,404.0 2,640.5 2,884.2 3,131.2 3,372.2
73. SULAWESI SELATAN 8,050.8 8,493.7 8,926.6 9,339.9 9,715.1 10,023.6
74. SULAWESI TENGGARA 1,820.3 2,085.9 2,363.9 2,653.0 2,949.6 3,246.5
75. GORONTALO 833.5 872.2 906.9 937.5 962.4 979.4
81. M A L U K U 1,166.3 1,266.2 1,369.4 1,478.3 1,589.7 1,698.8
82. MALUKU UTARA 815.1 890.2 969.5 1,052.7 1,135.5 1,215.2
94. PAPUA 2,213.8 2,518.4 2,819.9 3,119.5 3,410.8 3,682.5

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan periode 1990-2000, maka terlihat laju pertumbuhan penduduk di beberapa provinsi ada yang naik pesat dan ada pula yang turun dengan tajam (data tidak ditampilkan). Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya turun tajam minimal sebesar 0,50 persen dibandingkan periode sebelumnya (1990-2000) adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Papua. Sementara, provinsi yang laju pertumbuhannya naik pesat minimal sebesar 0,40 persen dibandingkan periode sebelumnya adalah Lampung, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta dan Maluku Utara.
Tabel 3.2. memperlihatkan dua provinsi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk minus yaitu, Nanggroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta. Kondisi ini kemungkinan akibat dari asumsi migrasi yang digunakan, yaitu pola migrasi menurut umur selama periode proyeksi dianggap sama dengan pola migrasi periode 1995-2000, terutama untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pola net migrasi provinsi ini pada periode 1995-2000 adalah minus di atas 10 persen, jauh lebih tinggi dari provinsi-provinsi pengirim migran lainnya.
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025
Propinsi 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 0.55 0.37 0.26 0.14 -0.00
12. SUMATERA UTARA 1.35 1.20 1.05 0.88 0.69
13. SUMATERA BARAT 0.71 0.60 0.69 0.39 0.25
14. RIAU 4.30 4.11 3.79 3.51 3.29
15. JAMBI 2.00 1.85 1.68 1.50 1.30
16. SUMATERA SELATAN 1.70 1.58 1.42 1.32 1.18
17. BENGKULU 2.13 1.99 1.85 1.69 1.51
18. LAMPUNG 1.61 1.47 1.33 1.17 0.99
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.54 1.46 1.34 1.17 0.95
31. DKI JAKARTA 0.80 0.64 0.41 0.20 -0.01
32. JAWA BARAT 1.81 1.73 1.60 1.45 1.27
33. JAWA TENGAH 0.42 0.35 0.26 0.16 0.01
34. D I YOGYAKARTA 1.00 0.95 0.81 0.63 0.44
35. JAWA TIMUR 0.45 0.40 0.31 0.19 0.01
36. BANTEN 2.83 2.75 2.63 2.47 2.27
51. B A L I 1.41 1.26 1.07 0.91 0.77
52. NUSA TENGGARA BARAT 1.67 1.54 1.41 1.26 1.11
53. NUSA TENGGARA TIMUR 1.54 1.37 1.23 1.09 0.94
61. KALIMANTAN BARAT 1.82 1.66 1.51 1.33 1.12
62. KALIMANTAN TENGAH 2.87 2.68 2.48 2.28 2.04
63. KALIMANTAN SELATAN 1.66 1.57 1.47 1.32 1.14
64. KALIMANTAN TIMUR 2.77 2.57 2.37 2.18 1.95
71. SULAWESI UTARA 1.37 1.23 1.08 0.93 0.77
72. SULAWESI TENGAH 2.01 1.89 1.78 1.66 1.49
73. SULAWESI SELATAN 1.08 1.00 0.91 0.79 0.63
74. SULAWESI TENGGARA 2.76 2.53 2.33 2.14 1.94
75. GORONTALO 0.91 0.78 0.67 0.53 0.35
81. M A L U K U 1.66 1.58 1.54 1.46 1.34
82. MALUKU UTARA 1.78 1.72 1.66 1.53 1.37
94. PAPUA 2.61 2.29 2.04 1.80 1.54



3. Aspirasi Masyarakat

Belakangan ini aspirasi masyarakat semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ‘reformasi’. Aspirasi tersebut menyangkut kesempatan pendidikan, kelayakan pendidikan dan jaminan terhadap taraf hidup setelah mereka menjalani proses pendidikan.
Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikanakan membuat anak untuk lebih bersemangat untuk sekolah, hal ini akan menimbulkan masalah seperti sistem seleksi siswa, ratio guru siswa,waktu belajar dll.permasalahan ini akan terus berkembang karena hal ini juga berkaitandengan aspek lainnya

4. Keterbelakangn Budaya dan Sarana Kehidupan
Keterbelakangan budaya disebabkan beberapa hal misalnya letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, penolakan masyarakat terhadap unsur budaya baru karena dikhawatirkan akan mengikis kebudayaan lama, dan ketidakmampuan ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut.
Keterbelakangan itu terjadi karena :
• Letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat
• Penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat.
• Ketidak mampuan masyarakat secara ekonomis, menyangkut unsur kebudayaan tersebut.
Sebungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya di -alami oleh :
• Masyarakat daerah terpencil
• Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis
• Masyarakat yang kurang terdidik.

Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, umumnya ekonominya lemah dan pendidikannyayang kurang akanakan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan.permasalahan yang timbul adalah:bagaimana cara menyadarkan mereka akan keterbelakangan tersebut dan cara menanggulanginya suaya sistem pendidikan yang ada dapat membawa mereka keluar dari keterbelakangan itu





DAFTAR PUSTAKA

http://pringgabaya.blogspot.com/2011/01/permasalahan-pendidikan.htm

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar